Dibawah ini adalah terjemahan dari artikel dimaksud:
Dalam sebuah konferensi dua tahun lalu, saya menghadiri sebuah pertemuan beberapa pejabat AS, dan sekelompok politisi muda Islam dari Tunisia, Yordania dan negara Timur Tengah lainnya, dalam pertemuan tersebut, para politisi Islam itu ingin mengetahui: Apakah Amerika akan mengizinkan para politisi Islam untuk mencalonkan diri dalam pemilihan yang bebas untuk mendapatkan akses kepada kekuasaan? Namun, pejabat AS mengembalikan pertanyaan mereka: Apakah tokoh Islam, jika mereka menang, akan mengizinkan berlangsungnya suatu pemilihan umum yang bebas dan demokratis, bahkan jika itu berarti mereka akan kehilangan kekuasaannya?
Memang benar bahwa diskusi ini, pada waktu itu, hanya sebuah wacana, akan tetapi sekarang telah menjadi sebuah realitas di wilayah Arab, misalnya:
(1) Di Tunisia, bahwa para tokoh Islami memenangkan mayoritas kursi parlemen dalam pemilihan umum setelah revolusi.
(2) Di Mesir, tampaknya kelompok "Ikhwanul Muslimin", faksi politik yang paling kuat dan populer di mata masyarakat dan telah memperluas sayapnya.
(3) Di Libya, bukan rahasia lagi, bahwa kaum Islamiyyin memainkan peran kunci dalam memimpin revolusi yang menggulingkan Muammar Qadhafi, sehingga merekapun akan menjadi pemain kunci dalam pemerintahan baru.
Pada konferensi itu, saya duduk di sebelah seorang veteran Mesir sekuler, Saad Eddin Ibrahim, yang menegaskan keharusan adanya pemisahan yang jelas antara agama dan negara, ia mengatakan: "Ada sebagian kaum muslimin yang tidak memiliki jiwa demokratis," tapi kemudian ia menambahkan: "Tapi Anda tidak bisa menyingkirkan mereka, Anda justeru harus beriteraksi dengan mereka."
Ringkasnya, inilah dilema yang dihadapi Amerika Serikat dan bangsa lain yang tampaknya takut akan kemungkinan transformasi Islam di dunia Arab mengikuti model revolusi Iran yang memerintah negara itu dan mengembangkan kekuasaannya, sejak mereka merebut kekuasaan 32 tahun yang lalu.
Karena sebagian besar tokoh Islami tampak tidak menerima pluralisme liberal, dan mereka ingin Islam menjadi agama resmi negara, mereka juga ingin agar hukum Islam menjadi dasar bagi hukum perdata, ditambah mereka tidak mau menerima keberadaan Israel, dan tidak menyukai kebijakan Amerika Serikat yang pro Israel. Semua itu membuat banyak orang Amerika yakin bahwa kedatangan Islam ke pentas kekuasaan sebagai hasil dari revolusi Arab, tidak bisa dibiarkan, dan ini dinyatakan oleh beberapa anggota Kongres ketika mereka mengusulkan agar pemerintah Amerika Serikat mengurangi bantuan ke Mesir, jika Ikhwanul Muslimin memenangkan mayoritas kursi di parlemen dalam pemilihan yang akan datang.
Namun, ada tiga masalah yang menghambat pemikiran seperti ini: Pertama, bahwa umat Islam yang telah menjadi kekuatan politik yang sah. Kedua, kemenangan mereka dalam pemilu yang demokratis, bebas dan adil. Dan ketiga, mereka akan terus mencoba untuk mencapai tujuannya.
Partai-partai Islam telah menjadi bagian dari demokrasi Arab yang baru, sebagaimana yang kita temukan di Israel, dimana di sana terdapat partai-partai keagamaan Yahudi. Demikian pula di Italia, dengan partai Katolik konservatifnya. Karena, beberapa pemilih ingin melihat keyakinan agama mereka tercermin dalam kebijakan politik negara mereka. Di Amerika Serikat sendiri, meskipun tidak memiliki partai semacam ini, akan tetapi, banyak orang Kristen konservatif yang memiliki sensitifitas seperti ini juga.
Ada banyak bukti bahwa dalam jangka waktu yang panjang, partai-partai Islam tidak menjadi ancaman bagi sistem demokrasi seperti yang diyakini banyak pihak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Charles Kurzman dan Iglal Naqvi, dua peneliti di University of North Carolina, yang meneliti 160 pengalaman pemilu di dunia Islam, dimana partai-partai Islam bersaing di sana, mereka menemukan bahwa Islam mencapai kemajuan yang signifikan dalam proses pemilu.
Selain itu, mereka menemukan bahwa dengan berlalunya waktu, partai-partai Islam dalam banyak kasus mengubah kebijakan mereka untuk meraih dukungan para pemilih yang lebih moderat. Contohnya apa yang terjadi di Mesir, Ikhwanul Muslimin mengeluarkan kebijakan untuk menerima pula dukungan non-Muslim, termasuk orang Kristen, mereka yakin bahwa non-muslim harus berpartisipasi dalam menentukan konstitusi baru, bahkan beberapa dari pemimpin mereka menyerukan warga Mesir agar berlaku lebih toleran dan mengadopsi pemikiran Islam kontemporer.
Beberapa peneliti berkesimpulan bahwa praktek demokrasi dapat mereduksi nilai-nilai Islami, sementara peneliti lain berpendapat demokrasi justeru satu-satunya cara yang dapat diambil umat Islam untuk memperoleh legitimasi, sehingga mereka harus memanfaatkan kesempatan ini.
Di sisi lain, pemerintahan Obama sejauh ini masih mengadopsi sistem pendekatan yang hati-hati terhadap partai-partai Islam yang hampir mendapatkan kekuasaan di dunia Arab. Sekretaris Negara AS, Hillary Clinton, memberikan lisensi bagi beberapa diplomat AS untuk mengadakan pembicaraan dengan anggota Ikhwanul Muslimin, yang tidak tercantum dalam daftar resmi AS sebagai anggota teroris, tetapi hubungan ini masih dalam tahap eksperimen, dan dalam level yang masih rendah.
Di sisi lain, duta besar AS di Kairo, Anne Patterson, mengungkapkan ketidaksetujuan dengan gagasan dialog bersama tokoh-tokoh Ikhwanul Musmlimin. Menurut hemat saya, pemikiran ini terlalu sempit, karena Ikhwanul Muslimin akan memiliki dampak yang signifikan pada pemeliharaan perjanjian damai antara Mesir dan Israel, padahal itulah esensi kepentingan AS di kawasan itu.
Mungkin banyak hal yang tidak disepakati Amerika Serikat atas apa yang dilakukan tokoh Islam, seperti juga apa yang dikatakan dan dilakukan para politisi Rusia, Cina dan Meksiko, akan tetapi mereka (para Islamis) telah menjelma menjadi kekuatan politik permanen, apakah Amerika Serikat menginginkannya atau tidak.
Pada akhirnya, jika Mesir, Tunisia dan Libya ingin tetap pada jalur demokrasi, tidak diragukan lagi, mereka harus menemukan cara untuk mendamaikan Islam dan pluralisme. Karena itu, Barat dan Amerika Serikat harus membantu mereka melalui kerja sama dan interaksi yang lebih serius dengan para tokoh Islam, apakah itu melalui dorongan agar mereka tetap menggunakan jalur demokrasi dalam sistem politiknya, dan kemudian berinteraksi dengan mereka sebagai pemain yang sah dengan basis popularitas yang tidak bisa diremehkan.
Doyle McManus
Tidak ada komentar:
Posting Komentar